Keseriusan Pemerintah Mengatur Bursa Crypto
Pemerintah akan memperketat peraturan untuk pertukaran kripto sebagai langkah yang akan memberikan kontrol lebih besar kepada anak bangsa. Dalam revisinya, pemerintah mengatakan setidaknya dua pertiga eksekutif di bursa kripto harus warga negara Indonesia. Indonesia Memperketat Peraturan Pertukaran Crypto Setelah Runtuhnya Terraform Labs dan Zipmex Pemerintah memperkenalkan revisi untuk memperketat peraturan tentang pertukaran crypto, dengan mengatakan bahwa setidaknya dua pertiga dari manajemen bursa “harus orang Indonesia yang tinggal di negara ini”. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan pengguna dan memberikan kontrol lebih kepada masyarakat. Selain itu, revisi datang menghindari kejadian serupa dari kasus di Korea Selatan yang sampai saat ini masih mencoba menjangkau salah satu pendiri crypto dan meminta kerja sama mereka mengenai penyelidikan baru-baru ini. Do Kwon, salah satu pendiri Terraform Labs yang runtuh, memaksa jaksa Korea Selatan untuk menekan Interpol untuk menangkapnya. “Dengan begitu, paling tidak kita bisa mencegah mereka kabur jika ada masalah,” kata Didid Noordiatmoko, Plt Kepala Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Noordiatmoko tidak merinci kapan revisi peraturan itu akan berlaku. Revisi peraturan di Indonesia juga sebagian karena masalah keuangan yang dihadapi oleh bursa kripto di kawasan seperti Zipmex yang mengajukan kebangkrutan awal tahun ini. Musim dingin kripto juga berdampak pada beberapa perusahaan kripto besar lainnya termasuk Celsius Network dan Three Arrows
